contoh SK penunjukan Lokasi kegiatan inventarisasi wilayah pesisir/perbatasan/pulau2kecil/wil ttt

Lampiran A

Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tentang Penunjukan Lokasi Satuan Pekerjaan Inventarisasi Wilayah Pesisir / Perbatasan / Pulau-Pulau Kecil / Wilayah Tertentu

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …………………….

NOMOR : ………………………….

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI INVENTARISASI

WILAYAH PESISIR / PERBATASAN /

PULAU PULAU KECIL / WILAYAH TERTENTU *)

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI …………………………

Menimbang		:		a.      Bahwa untuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan zonasi pemanfaatan yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan rencana Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah Pesisir/Pulau pulau Kecil/Wilayah Perbatasan/ Wilayah Tertentu selanjutnya dipakai sebagai dasar penataan P4T di lokasi tersebut; b.      Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk dan ditetapkan Wilayah Pesisir/Pulau pulau Kecil/Wilayah Perbatasan/ Wilayah Tertentu sebagai lokasi penyelenggaraan Inventarisasi Wilayah Pesisir/Pulau pulau Kecil/Wilayah Perbatasan/ Wilayah Tertentu di Kantor Wilayah BPN Provinsi …………….; c.       Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …………..
Mengingat		:		1.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2.      peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 3.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 4.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional; 5.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 6.      Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 7.      Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan.
Memperhatikan		:		Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor …………………. Tanggal …………….. tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi ………. Tahun Anggaran .......
Menetapkan		:
PERTAMA		:		Menunjuk Pulau / Kecamatan / Wilayah Tertentu *) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Lokasi Penyelenggaraan Inventarisasi Wilayah Pesisir/Pulau pulau Kecil/Wilayah Perbatasan/ Wilayah Tertentu;
KEDUA		:		Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi ………. Tahun Anggaran …….;
KETIGA		:		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI					:
PADA TANGGAL					:
			KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI …………………
			. NIP.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2. Inspektur Utama BPN-RI 3. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN-RI 4. Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu BPN-RI 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ……

Lampiran SK Lokasi :

No.	Nama Kecamatan/ Pulau/ Wilayah Tertentu	Kecamatan / Kabupaten

PADA TANGGAL			:
		KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI …………………
		. NIP.